pengendalian intern - Kalau mau naik haji, jangan menggunakan cuti karena alasan penting

Lingkungan Pengendalian

Kepemimpinan yang kondusif

Kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:

mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan.
menerapkan manajemen berbasis kinerja.
mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP. Read more...

Unsur Pengendalian Intern

Penilaian Risiko

Identifikasi Risiko atas 'Kebangkrutan Pemda'

Banda Aceh, Kompas - Kebangkrutan anggaran di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebabkan tiga hal, yaitu terlalu gemuknya birokrasi, mismanajemen, dan tekanan politik lokal. Pada saat yang sama, daerah-daerah gagal meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menutup kebutuhan anggarannya. Tak mengherankan, banyak daerah yang berutang kepada pihak ketiga karena keuangan mereka bangkrut. (Cetak.Kompas.com, 29 Maret 2011).
Read more...

Kalau mau naik haji, jangan menggunakan cuti karena alasan penting

Pemberian cuti karena alasan penting,berdasarkan alasan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Pasal 22, yaitu cuti karena:

ibu, bapak, istri/suami, anak, adik,kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a. meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;
melangsungkan perkawinan yang pertama;
alasan penting lainnya yang ditetapkan oleh Presiden.

Pemberian cuti dalam hal pemenuhan dapat diberikan cuti besar dengan mendasarkan pada pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976atau cuti tahunan yang diambil periode berjalan dan hak cuti tahunan sebelumnya yang belum dipergunakan.

Kegiatan Pengendalian

Iseng-iseng searching gambaru..eh dapetnya gambar unik, bukan ini yang saya cari. Judul Artikel Japanesse Gambaru yang ditulis oleh © Joseph S. Spence, Sr., pada tanggal 16 agustus 2009 di ezinearticles.com ini kembali ramai dibicarakan orang pasca musibah gempa dan tsunami di Sendai Jepang, Jumat, 11 Maret 2011.

Whistle Blower

Whistle blower's System yang dikembangkan oleh KPK, sudah diatur juga bagi aparatur internal masing-masing instansi pemerintah. Perhatikan pada daftar uji PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berikut:

Pegawai mengetahui adanya saluran komunikasi informal atau terpisah yang bisa berfungsi apabila jalur informasi normal gagal digunakan.
Pegawai mengetahui adanya jaminan tidak akan ada tindakan ‘balas dendam’ (reprisal) jika melaporkan informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan.

Jadi tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya.

Daftar Uji Selengkapnya dapat dilihat pada link berikut ini.

Pemantauan

Inpres 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

Instruksi Kepada: Menteri Kabinet Indonesi Bersatu II, Sekretaris Kabinet, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota.