Manajemen Kinerja telah berkembang sejak akhir 1980-an, didorong oleh gerakan 're-inventing government (Osbourne dan Gaebler 1992). Pemerintah Amerika dengan GPRA nya tahun 1993 mengharuskan semua departemen federal dan lembaga untuk mengembangkan rencana strategis 5 tahun terkait untuk hasil terukur, melalui serangkaian rencana kinerja tahunan dari 1999 dan seterusnya.
Hingga saat ini Amerika dan Inggris masih memimpin dalam pengukuran kinerja. Literatur mengenai kinerja kebanyakan juga berasal dari kedua negara ini.
Di Indonesia, juga telah dimulai pada tahun 1999 yaitu dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Namun perkembangan AKIP ini masih belum menggembirakan. AKIP masih dipandang sepotong-sepotong dan cenderung diasumsikan hanya pada penyusunan Renstra dan Laporan AKIP nya atau LAKIP.
Ada nggak instansi yang menjadikan AKIP sebagai media dalam memanage performance di lingkungan masing-masing?
Banyak teori tentang pengukuran kinerja. Namun, kurang dikenal dalam praktek sehari-hari tentang operasi/kegiatan yang dilaksanakan tiap harinya, terutama di sektor publik. Selain itu, penelitian juga masih sedikit tentang apakah ukuran kinerja benar-benar mencapai tujuan dari program atau lembaga pemerintah, meskipun ini adalah idealnya pertanyaan yang harus ditanyakan: apakah ukuran kinerja membantu instansi mencapai tujuan mereka telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan?
Pengukuran kinerja harus diimbangi dengan pemberian reward, tanpa itu semua, sulit dalam merealisasikannya.
