Identifikasi Risiko atas 'Kebangkrutan Pemda'

SKI SKP atau DP3

Selama ini telah dikenal  Daftar Penilaian Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil atau lebih dikenal dengan DP3 yang mengacu pada PP 10 Tahun 1979.

Terhadap aturan menyangkut penilaian kinerja PNS atau DP3 tersebut akan mengalami perubahan. Ini ditandai dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) 46 Tahun 2011. Namun demikian untuk dapat efektif berlakunya PP ini, setidaknya terdapat 4 (empat) Peraturan Kepala BKN yang harus diterbitkan, yaitu:

• Pasal 11.Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan penilaian SKP diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

• Pasal 14. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
• Pasal 18.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
• Bagi PNS yang melakukan tugas belajar dan diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi, dan badan-badan swasta yang ditentukan oleh pemerintah dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
• Pasal 5Penilaian prestasi kerja bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
• Pasal 33. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014.

Dalam PP 46 Tahun 2011 terdapat istilah Standar Kinerja Pegawai (SKP), namun demikian baru-baru ini juga telah dikenal adanyatandar Kinerja Individu atau lebih dikenal dengan nama SKI. Nah, untuk tidak membingungkan, maka perlu diseragamkan isi dan format kinerja individu ini.

PP 46 dapat didownload pada link berikut.

 

• < Prev
• Next >