Lingkungan Pengendalian

Penegakan integritas dan nilai etika

Penegakan integritas dan nilai etika dilakukan dengan:

  1. menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
  2. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah;
    Read more...
Unsur Pengendalian Intern
Penilaian Risiko
  • Identifikasi Risiko atas 'Kebangkrutan Pemda'

    Banda Aceh, Kompas - Kebangkrutan anggaran di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebabkan tiga hal, yaitu terlalu gemuknya birokrasi, mismanajemen, dan tekanan politik lokal. Pada saat yang sama, daerah-daerah gagal meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menutup kebutuhan anggarannya. Tak mengherankan, banyak daerah yang berutang kepada pihak ketiga karena keuangan mereka bangkrut. (Cetak.Kompas.com, 29 Maret 2011).

    Read more...
free web site traffic and promotion

Login Form

Google Search

Loading

Articles

Lintas sektoral dalam RPJMN 2010-2014

Masalah banjir katanya masalah lintas sektoral, gizi buruk, HIV/AIDS  lintas sektoral juga. Namun dari  11 bab yang ada di Buku II RPJMN 2010-2014 yaitu memperkuat sinergi antar bidang pembangunan, kata -kata lintas sektoral hanya disebut dalam beberapa bab, namun pengertian lintas sektor tersebut masih cukup membingunkan.

Dari 11 Bab yang ada di RPJMN 2010-2014, yaitu Kebijakan Pengarusutamaan dan Lintas Bidang, Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bidang Sarana dan Prasarana, Politik, Bidang Pertahanan dan Keamanan, Hukum Dan Aparatur, Wilayah Dan Tata Ruang, Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Sistem Pendukung Manajemen Pembangunan Nasional pengertian lintas sektor masih cukup membingungkan karena terdapat pula lintas bidang, lintas wilayah dan sebagainya.

Kata lintas sektor sendiri dapat dijumpai dibeberapa bab yang dikombinasikan dengan berbagai kata lintas bidang, lintas wilayah sebagaimana uraian dibawah ini.

  • Dalam Buku I Prioritas Nasional disebutkan sebanyak 3(tiga)  kata lintas sektor sebagaimana link berikut ini.
  • Dalam Buku II Bab I Kebijakan Pengarusutamaan dan Lintas Bidang disebutkan sebanyak 2(dua)  kata sebagaimana link berikut ini.
  • Dalam Buku II Bab II Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama disebutkan sebanyak 8 (delapan) kata sebagaimana link berikut ini.
  • Dalam Buku II Bab III Ekonomi disebutkan sebanyak 1 (satu) kata sebagaimana link berikut ini.
  • Dalam Buku II Bab IV Ilmu Pengetahuan dan Teknologi disebutkan sebanyak 3 (tiga) kata sebagaimana link berikut ini.
  • Dalam Buku II Bab V Sarana Prasarana. disebutkan sebanyak 6 (enam) kata sebagaimana link berikut ini.
  • Dalam Buku II Bab IX Wilayah dan Tata Ruang. disebutkan sebanyak 4 (empat) kata sebagaimana link berikut ini.
  • Dalam Buku II Bab X Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.disebutkan sebanyak 3(tiga) kata sebagaimana link berikut ini.
  • Dalam Buku II Bab XI Sistem Pendukung Manajemen Pembangunan Nasional disebutkan sebanyak 1(satu) kata sebagaimana link berikut ini.

Sedangkan Bab VI Politik, Bab VII Hankam, Bab VIII Hukum dan Aparatur tidak menyebutkan kata lintas sektoral tersebut.

  • Dalam Buku III Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Memperkuat Sinergi Pusat dan Daerah dan Antardaerah  disebutkan sebanyak 6(enam) kata sebagaimana link berikut ini.

Silahkan merenungkan...

 

Tanah di Jatisrono dengan Lokasi Strategis dijual tanpa perantara

 
Info nutrisi sehat via mobile phones

Penting bagi Anda dan keluarga tercinta

 

Browse this website in:
Kegiatan Pengendalian

Gambaru (bukan gambar unik)

Iseng-iseng searching gambaru..eh dapetnya gambar unik, bukan ini yang saya cari. Judul Artikel Japanesse Gambaru yang ditulis oleh © Joseph S. Spence, Sr., pada tanggal 16 agustus 2009 di ezinearticles.com ini kembali ramai dibicarakan orang pasca musibah gempa dan tsunami di Sendai Jepang, Jumat, 11 Maret 2011.

Read more...
Informasi dan komunikasi

Whistle Blower

Whistle blower's System yang dikembangkan oleh KPK, sudah diatur juga bagi aparatur internal masing-masing instansi pemerintah. Perhatikan pada daftar uji PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berikut:

  • Pegawai mengetahui adanya saluran komunikasi informal atau terpisah yang bisa berfungsi apabila jalur informasi normal gagal digunakan.
  • Pegawai mengetahui adanya jaminan tidak akan ada tindakan ‘balas dendam’ (reprisal) jika melaporkan informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan.

Jadi tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya.

Daftar Uji Selengkapnya dapat dilihat pada  link berikut ini.

Pemantauan

Inpres 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

Instruksi Kepada: Menteri Kabinet Indonesi Bersatu II, Sekretaris Kabinet, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota.

Read more...