Lingkungan Pengendalian

Kode Etik PNS, masih perlukah?

Kode etik adalah tatanan etika yang disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu.Contoh: kode etik jurnalistik, kode etik perwira, kode etik kedokteran.Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sangsi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.(Wikipedia) .

Articles

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan Sumber Daya manusia (SDM) dalam Reformasi Birokrasi dilakukan dengan kegiatan dan hasil yang diharapkan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hasil yang Diharapkan
1	Penataan sistem rekrutmen pegawai	Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel
2	Analisis jabatan	Dokumen peta dan uraian jabatan
3	Evaluasi jabatan	Peringkat jabatan dan harga jabatan
4	Penyusunan standar kompetensijabatan	Dokumen kualifikasi jabatan
5	Asesmen individu berdasarkankompetensi	Peta profil kompetensi individu
6	Penerapan sistem penilaian kinerjaindividu.	Kinerja individu yang terukur
7	Pembangunan/Pengembangandatabase pegawai	Ketersediaan data pegawai yang mutakhir danakurat
8	Pengembangan diklat pegawai berbasis kompetensi	Diklat pegawai berbasis kompetensi

Program dalam roadmap reformasi Birokrasi selengkapnya.

Kegiatan Pengendalian

Gambaru (bukan gambar unik)

Iseng-iseng searching gambaru..eh dapetnya gambar unik, bukan ini yang saya cari. Judul Artikel Japanesse Gambaru yang ditulis oleh © Joseph S. Spence, Sr., pada tanggal 16 agustus 2009 di ezinearticles.com ini kembali ramai dibicarakan orang pasca musibah gempa dan tsunami di Sendai Jepang, Jumat, 11 Maret 2011.

Whistle Blower

Whistle blower's System yang dikembangkan oleh KPK, sudah diatur juga bagi aparatur internal masing-masing instansi pemerintah. Perhatikan pada daftar uji PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berikut:

Pegawai mengetahui adanya saluran komunikasi informal atau terpisah yang bisa berfungsi apabila jalur informasi normal gagal digunakan.
Pegawai mengetahui adanya jaminan tidak akan ada tindakan ‘balas dendam’ (reprisal) jika melaporkan informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan.

Jadi tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya.

Daftar Uji Selengkapnya dapat dilihat pada link berikut ini.

Pemantauan

Inpres 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

Instruksi Kepada: Menteri Kabinet Indonesi Bersatu II, Sekretaris Kabinet, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota.