Lingkungan Pengendalian

Guru dikerjai, murid dizalimi

Dunia pendidikan mulai memasuki tahap kerusakan yang cukup parah tatkala, Nilai Ujian akhir Nasional (UAN) menjadi tolok ukur kelulusan siswa. Kemudian berimbas pada tolok ukur kinerja seorang pendidik, kepala dinas maupun kepala daerah. Tak ayal lagi isu bocor membocor kunci jawabanpun beredar ramai hampir di seluruh media cetak maupun elektronik.

Articles

Penguatan Pengawasan dalam Roadmap Reformasi Birokrasi

Program (dalam tingkatan Mikro) berdasarkan Roadmap Reformasi Birokrasi yang berkaitan dengan SPIP terdapat pada program nomor 6, yaitu Program Penguatan Pengawasan. Terdapat dua kegiatan dan hasil yang diharapkan dalam program tersebut, yaitu:

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing K/L dan Pemda dengan hasil yang diharapkan adalah Peningkatan etaatan, efisiensi dan efektivitaspelaksanaan tugas dan fungsi
Peningkatan Peran Aparat PengawasanIntern Pemerintah (APIP)sebagai Quality Assurance dan consulting dengan hasil yang diharapkan adalah Peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Program dalam roadmap reformasi Birokrasi selengkapnya.

Kegiatan Pengendalian

Gambaru (bukan gambar unik)

Iseng-iseng searching gambaru..eh dapetnya gambar unik, bukan ini yang saya cari. Judul Artikel Japanesse Gambaru yang ditulis oleh © Joseph S. Spence, Sr., pada tanggal 16 agustus 2009 di ezinearticles.com ini kembali ramai dibicarakan orang pasca musibah gempa dan tsunami di Sendai Jepang, Jumat, 11 Maret 2011.

Whistle Blower

Whistle blower's System yang dikembangkan oleh KPK, sudah diatur juga bagi aparatur internal masing-masing instansi pemerintah. Perhatikan pada daftar uji PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berikut:

Pegawai mengetahui adanya saluran komunikasi informal atau terpisah yang bisa berfungsi apabila jalur informasi normal gagal digunakan.
Pegawai mengetahui adanya jaminan tidak akan ada tindakan ‘balas dendam’ (reprisal) jika melaporkan informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan.

Jadi tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya.

Daftar Uji Selengkapnya dapat dilihat pada link berikut ini.

Pemantauan

Inpres 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

Instruksi Kepada: Menteri Kabinet Indonesi Bersatu II, Sekretaris Kabinet, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota.