Topik yang sangat menarik bagi para pemerhati, para calon sarjana (khususnya S2 dan S3) yang akan menyusun thesis dan disertasi. Hal in perlu dikaji dan dilakukan penelitian agar mampu memberikan atensi kepada pemerintah.
Salah satu contoh Pemda yang dinyatakan bangkrut oleh pengadilan adalah Orange County tahun 2009 pada saat krisis finansial terjadi yang merupakan satu organisasi daerah bagian dari Negara Bagian California USA. Di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur mengenai kebangkrutan organisasi publik seperti Pemda. Dalam kaitan dengan kebangkrutan ini, SPIP dapat berperan sebagai alat untuk tindakan preventif dan sebagai salah satu variabel yang dapat menunjukkan indikasi atau risiko terjadinya kebangkrutan pemda.
Beda dengan organisasi profit oriented, organisasi publik seperti pemda yang (seharusnya) tidak mencari laba, tidak mudah dinyatakan bankrut, karena organisasi ini membawa misi pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat (tidak mau/tidak boleh) diselenggarakan oleh pihak swasta. Pada sisitem ekonomi pasar, masalah keputusan kebangkrutan organisasi organisasi sudah merupakan konsekuensi yang lumrah, namun pada sistem ekonomi sosialis (termasuk Pancasila) menjadi hal yang ditabukan. Masalahnya, Indonesia menggunakan sistem ekonomi yang mana? (tidak jelas). Indikator kebangkrutan pemda sebagai organisasi publik seharusnya tidak hanya berdasarkan ukuran keuangan/akuntansi saja (LAKIP), tetapi banyak faktor yang harus diukur seperti politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan.
Selain itu, sistem otonomi daerah yang berlaku di Indonesia hanya mengatur mengenai pembentukan/pemekaran daerah dan tidak mengatur (belum ada aturan) mengenai kebangkrutan dan penggabungan/peleburan daerah.
Pada sektor usaha perbankan dikenal ukuran Altman Z Score yang dapat digunakan untuk mengukur risiko kebangkrutan suatu bank. Apakah ukuran seperti itu yang disesuaikan dengan karakteristik pemda dapat kita susun? Jika dapat, kemungkinan ada banyak pemda di Indonesia yang seharusnya sudah bangkrut secara ekonomi bahkan mungkin Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang mengarah ke “bangkrut” akibat dari para pemimpin kita yang cenderung berpikir jangka pendek dan kepentingan pribadi/kelompok/golongan.
Diolah dari Tulisan; Y indrayono
