|
1 |
|
Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif. Hal-halyang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: |
|
Komentar |
|
a |
Metode kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan menentukan peringkat risiko relatif secara terjadwal dan berkala. |
Tidak dibuat |
|
b |
Cara suatu risiko diidentifikasi, diperingkat, dianalisis, dan diatasi telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan. |
Tidak dibuat |
|
c |
Pembahasan identifikasi risiko dilakukan pada rapat tingkat pimpinan Instansi Pemerintah. |
Tidak dibuat, Apalagi jika justru Kepala daerah yang membuat masalah |
|
d |
Identifikasi risiko merupakan bagian dari prakiraan rencana jangka pendek dan jangka panjang, serta rencana strategis. |
Tidak dibuat |
|
e |
Identifikasi risiko merupakan hasil dari pertimbangan atas temuan audit, hasil evaluasi, dan penilaian lainnya. |
Tidak dibuat |
|
f |
Risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan pimpinan tingkat menengah menjadi perhatian pimpinan Instansi Pemerintah yang lebih tinggi. |
Tidak dibuat |
|
|
|
|
|
2 |
Risiko dari faktor eksternal dan internal diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme yang memadai. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: |
|
|
b |
Risiko yang timbul dari perubahan kebutuhan atau harapan badan legislatif, pimpinan Instansi Pemerintah, dan masyarakat sudah dipertimbangkan. |
Sejak penetapan APBD sudah terlihat resikonya |
|
c |
Risiko yang timbul dari peraturan perundang-undangan baru sudah diidentifikasi. |
Kenaikan gaji pegawai dan lain-lain |
|
d |
Risiko yang timbul dari bencana alam, tindakan kejahatan, atau tindakan terorisme sudah dipertimbangkan. |
Dicadangkan terlalu kecil |
|
e |
Identifikasi risiko yang timbul dari perubahan kondisi usaha, politik, dan ekonomi sudah dipertimbangkan.. |
Tidak dibuat |
|
f |
Risiko yang timbul dari rekanan utama sudah dipertimbangkan. |
Tidak dibuat |
|
g |
Risiko yang timbul dari interaksi dengan Instansi Pemerintah lainnya dan pihak di luar pemerintahan sudah dipertimbangkan. |
Tidak dibuat |
|
h |
Risiko yang timbul dari pengurangan kegiatan dan pengurangan pegawai Instansi Pemerintah sudah dipertimbangkan. |
Tidak ada efisiensi pegawai (lihat 7.p) |
|
i |
Risiko yang timbul dari rekayasa ulang proses bisnis (business process reengineering) atau perancangan ulang proses operasional sudah dipertimbangkan. |
Tidak dibuat |
|
j |
Risiko yang timbul dari gangguan pemrosesan sistem informasi dan tidak tersedianya sistem cadangan sudah dipertimbangkan. |
Tidak dibuat |
|
k |
Risiko yang timbul dari pelaksanaan program yang didesentralisasi sudah diidentifikasi. |
Tidak dibuat |
|
l |
Risiko yang timbul dari tidak terpenuhinya kualifikasi pegawai dan tidak adanya pelatihan pegawai sudah dipertimbangkan. |
Tidak dibuat |
|
m |
Risiko yang timbul dari ketergantungan terhadap rekanan atau pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan penting Instansi Pemerintah sudah diidentifikasi. |
Tidak dibuat |
|
n |
Risiko yang timbul dari perubahan besar dalam tanggung jawab pimpinan Instansi Pemerintah sudah diidentifikasi. |
Tidak dibuat |
|
o |
Risiko yang timbul dari akses pegawai yang tidak berwenang terhadap aset yang rawan sudah dipertimbangkan. |
Tidak dibuat |
|
p |
Risiko yang timbul dari kelemahan pengelolaan pegawai. |
Pembinan pegawai berada di Pusat. Daerah tidak bisa berbuat banyak |
|
q |
Risiko yang timbul dari ketidaktersediaan dana untuk pembiayaan program baru atau program lanjutan sudah dipertimbangkan. |
Program lama maupun baru berisiko, karena anggaran tidak mencukupi |
|
|
|
|
|
3 |
Penilaian atas faktor lain yang dapat meningkatkan risiko telah dilaksanakan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: |
|
|
a |
Risiko yang timbul dari kegagalan pencapaian misi, tujuan, dan sasaran masa lalu atau keterbatasan anggaran sudah dipertimbangkan. |
Tidak dibuat |
|
b |
Risiko yang timbul dari pembiayaan yang tidak memadai, pelanggaran penggunaan dana, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang- undangan di masa lalu sudah dipertimbangkan. |
Terjadi deal eksekutif legislatif akhirnya besar pasak dari pada tiang.
Target PAD ditetapkan tidak berdasar Audit Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPAD)
|
|
c |
Risiko melekat pada misi Instansi Pemerintah, program yang komplek dan penting, serta kegiatan khusus lainnya sudah diidentifikasi. |
Tidak dibuat |
|
|
|
|
|
4 |
Risiko Instansi Pemerintah secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan kegiatan penting sudah diidentifikasi. |
Tidak dibuat |
