Lingkungan Pengendalian

COSO IC Integrated Framework

Integrated Framework

Salah satu komponen pertama dari kerangka COSO Internal Control Integrated Framework adalah Pengendalian Lingkungan. Lingkungan Pengendalian dapat diartikan sebagai tone of organization. Pengendalian Lingkungan ini menjadi bagian terpenting dari unsur-unsur yang ada. Untuk download COSO integrated Framework, klik link berikut.

Read more...
Unsur Pengendalian Intern
Penilaian Risiko
  • Identifikasi Risiko atas 'Kebangkrutan Pemda'

    Banda Aceh, Kompas - Kebangkrutan anggaran di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebabkan tiga hal, yaitu terlalu gemuknya birokrasi, mismanajemen, dan tekanan politik lokal. Pada saat yang sama, daerah-daerah gagal meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menutup kebutuhan anggarannya. Tak mengherankan, banyak daerah yang berutang kepada pihak ketiga karena keuangan mereka bangkrut. (Cetak.Kompas.com, 29 Maret 2011).

    Read more...

Galeri

kopi2.jpg
free web site traffic and promotion

Login Form

Google Search

Loading

Daftar Uji Pemantauan Berkelanjutan

Daftar uji berikut ini dimaksudkan untuk menilai apakah Instansi Pemerintah telah  menerapkan unsur pemantauan secara baik sehingga dapat menunjang Sistem Pengendalian Intern dan manajemen yang sehat.

  1. PEMANTAUAN BERKELANJUTAN
1
Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki strategi untuk meyakinkan bahwa pemantauan berkelanjutan efektif dan dapat memicu evaluasi terpisah  pada saat persoalan teridentifikasi atau pada saat sistem berada dalam  keadaan kritis, serta pada saat pengujian secara berkala diperlukan.  Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
Komentar
a Strategi pimpinan Instansi Pemerintah menyediakan umpan balik rutin, pemantauan kinerja, dan mengendalikan pencapaian tujuan.  
b Adanya strategi pemantauan yang meliputi metode untuk menekankan pimpinan program atau operasional bahwa mereka bertanggung jawab atas pengendalian intern dan pemantauan efektivitas kegiatan pengendalian sebagai bagian dari tugas mereka secara teratur dan setiap hari.  
c Adanya strategi pemantauan yang meliputi metode untuk menekankan
pimpinan program bahwa mereka bertanggung jawab atas pengendalian
intern dan bahwa tugas mereka adalah untuk memantau efektivitas kegiatan pengendalian secara teratur.
 
d Adanya strategi pemantauan yang mencakup identifikasi kegiatan operasi
penting dan sistem pendukung pencapaian misi yang memerlukan
reviu dan evaluasi khusus.
 
e Adanya strategi yang meliputi rencana untuk mengevaluasi secara berkala kegiatan pengendalian atas kegiatan operasi penting dan sistem pendukung pencapaian misi.  
     
2

Dalam proses melaksanakan kegiatan rutin, pegawai Instansi Pemerintah mendapatkan informasi berfungsinya pengendalian intern secara efektif.  Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

Komentar
a Laporan operasional sudah terintegrasi atau direkonsiliasi dengan data  laporan keuangan dan anggaran dan digunakan untuk mengelola  operasional berkelanjutan, serta pimpinan Instansi Pemerintah  memperhatikan adanya ketidakakuratan atau penyimpangan yang bisa  mengindikasikan adanya masalah pengendalian intern.  
b Pimpinan yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional  membandingkan informasi kegiatan atau informasi operasional lainnya yang didapat dari kegiatan sehari-hari dengan informasi yang didapat dari sistem informasi dan menindaklanjuti semua ketidakakuratan atau masalah lain yang ditemukan.  
c Pegawai operasional harus menjamin keakuratan laporan keuangan unit  dan bertanggung jawab jika ditemukan kesalahan.  
3 Komunikasi dengan pihak eksternal harus dapat menguatkan data yang dihasilkan secara internal atau harus dapat mengindikasikan adanya masalah dalam pengendalian intern. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: Komentar
a Pengaduan rekanan mengenai praktik tidak adil oleh Instansi Pemerintah
harus diselidiki.
 
b Badan legislatif dan badan pengawas mengkomunikasikan informasi kepada Instansi Pemerintah mengenai kepatuhan atau hal lain yang
mencerminkan berfungsinya pengendalian intern dan pimpinan
Instansi Pemerintah menindaklanjuti semua masalah yang ditemukan.
 
c Kegiatan pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya
masalah yang timbul harus direviu.
 
     
4 Struktur organisasi dan supervisi yang memadai dapat membantu  mengawasi fungsi pengendalian intern. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: Komentar
a Pengeditan dan pengecekan otomatis serta kegiatan penatausahaan digunakan untuk membantu dalam mengontrol keakuratan dan kelengkapan pemrosesan transaksi.  
b Pemisahan tugas dan tanggung jawab digunakan untuk membantu  mencegah penyelewengan.  
c Aparat pengawasan intern pemerintah harus independen dan memiliki wewenang untuk melapor langsung ke pimpinan Instansi Pemerintah dan
tidak melakukan tugas operasional apapun bagi kepentingan pimpinan
Instansi Pemerintah.
 
     
5 Data yang tercatat dalam sistem informasi dan keuangan secara berkala
dibandingkan dengan aset fisiknya dan, jika ada selisih, harus telusuri. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
Komentar
a Tingkat persediaan barang, perlengkapan, dan aset lainnya sudah dicek secara berkala; selisih antara jumlah yang tercatat dengan jumlah aktual harus dikoreksi dan penyebab selisih tersebut harus dijelaskan.  
b Frekuensi pembandingan antara pencatatan dan fisik aktual didasarkan atas tingkat kerawanan aset.  
c Tanggung jawab untuk menyimpan, menjaga, dan melindungi aset dan sumber daya lain dibebankan kepada orang yang ditugaskan.  
     
6 Pimpinan Instansi Pemerintah mengambil langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi penyempurnaan pengendalian internal yang secara teratur diberikan oleh aparat pengawasan intern pemerintah, auditor, dan evaluator lainnya. Komentar
     
7 Rapat dengan pegawai digunakan untuk meminta masukan tentang efektivitas pengendalian intern. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: Komentar
a Masalah, informasi, dan masukan yang relevan berkaitan dengan pengendalian intern yang muncul pada saat pelatihan, seminar, rapat perencanaan, dan rapat lainnya diterima dan digunakan oleh pimpinan untuk mengatasi masalah atau untuk memperkuat sistem pengendalian intern.  
b Saran dari pegawai mengenai pengendalian intern harus dipertimbangkan  dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.  
c Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong pegawai untuk mengidentifikasi  kelemahan pengendalian intern dan melaporkannya ke atasan langsungnya.  
     
8 Pegawai secara berkala diminta untuk menyatakan secara tegas apakah mereka sudah mematuhi kode etik atau peraturan sejenis mengenai perilaku yang diharapkan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: Komentar
a Pegawai secara berkala menyatakan kepatuhan mereka terhadap kode etik.  
b Tanda tangan diperlukan untuk membuktikan dilaksanakannya fungsi pengendalian intern penting, misalnya rekonsiliasi.  

Daftar Uji No 2. EVALUASI TERPISAH >>>> KLIK

 

Tanah di Jatisrono dengan Lokasi Strategis dijual tanpa perantara

 
Info nutrisi sehat via mobile phones

Penting bagi Anda dan keluarga tercinta

 

Browse this website in:

Related articles

Kegiatan Pengendalian

Gambaru (bukan gambar unik)

Iseng-iseng searching gambaru..eh dapetnya gambar unik, bukan ini yang saya cari. Judul Artikel Japanesse Gambaru yang ditulis oleh © Joseph S. Spence, Sr., pada tanggal 16 agustus 2009 di ezinearticles.com ini kembali ramai dibicarakan orang pasca musibah gempa dan tsunami di Sendai Jepang, Jumat, 11 Maret 2011.

Read more...
Informasi dan komunikasi

Whistle Blower

Whistle blower's System yang dikembangkan oleh KPK, sudah diatur juga bagi aparatur internal masing-masing instansi pemerintah. Perhatikan pada daftar uji PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berikut:

  • Pegawai mengetahui adanya saluran komunikasi informal atau terpisah yang bisa berfungsi apabila jalur informasi normal gagal digunakan.
  • Pegawai mengetahui adanya jaminan tidak akan ada tindakan ‘balas dendam’ (reprisal) jika melaporkan informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan.

Jadi tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya.

Daftar Uji Selengkapnya dapat dilihat pada  link berikut ini.

Pemantauan

Inpres 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

Instruksi Kepada: Menteri Kabinet Indonesi Bersatu II, Sekretaris Kabinet, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota.

Read more...