pengendalian intern - Penerapan SPIP di Lingkungan Instansi Pemerintah

Lingkungan Pengendalian

Kepemimpinan yang kondusif

Kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:

mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan.
menerapkan manajemen berbasis kinerja.
mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP. Read more...

Unsur Pengendalian Intern

Penilaian Risiko

Identifikasi Risiko atas 'Kebangkrutan Pemda'

Banda Aceh, Kompas - Kebangkrutan anggaran di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebabkan tiga hal, yaitu terlalu gemuknya birokrasi, mismanajemen, dan tekanan politik lokal. Pada saat yang sama, daerah-daerah gagal meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menutup kebutuhan anggarannya. Tak mengherankan, banyak daerah yang berutang kepada pihak ketiga karena keuangan mereka bangkrut. (Cetak.Kompas.com, 29 Maret 2011).
Read more...

Penerapan SPIP di Lingkungan Instansi Pemerintah

Pengendalian intern instansi pemerintah selama ini telah dilakukan dengan delapan unsur, yaitu pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, pencatatan, pelaporan , supervisi dan reviu intern, sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/46/M.PAN/4/2004 tanggal 26 April 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka penerapannya menjadi 5(lima) unsur, yaitu:

Download SE Menpan RB di sini

Sumber: yahoogroup pp_SPIP

Kegiatan Pengendalian

Gambaru (bukan gambar unik)

Iseng-iseng searching gambaru..eh dapetnya gambar unik, bukan ini yang saya cari. Judul Artikel Japanesse Gambaru yang ditulis oleh © Joseph S. Spence, Sr., pada tanggal 16 agustus 2009 di ezinearticles.com ini kembali ramai dibicarakan orang pasca musibah gempa dan tsunami di Sendai Jepang, Jumat, 11 Maret 2011.

Informasi

Pentingnya informasi barangkali tidak perlu diragukan lagi. Karena keinginan untuk menghasilkan informasi sesuai dengan yang diharapkan, instansi-instansi kini telah mengembangan sistem informasi. Kendala yang sering dijumpai biasanya terkait dengan after sales service yang tidak berjalan.

Inpres 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

Instruksi Kepada: Menteri Kabinet Indonesi Bersatu II, Sekretaris Kabinet, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota.