Lingkungan Pengendalian

Guru dikerjai, murid dizalimi

Dunia pendidikan mulai memasuki tahap kerusakan yang cukup parah tatkala, Nilai  Ujian akhir Nasional (UAN) menjadi tolok ukur kelulusan siswa.  Kemudian berimbas pada tolok ukur kinerja seorang pendidik, kepala dinas maupun kepala daerah. Tak ayal lagi isu bocor membocor kunci jawabanpun beredar ramai hampir di seluruh media cetak maupun elektronik.

Read more...
Unsur Pengendalian Intern
Penilaian Risiko
  • Identifikasi Risiko atas 'Kebangkrutan Pemda'

    Banda Aceh, Kompas - Kebangkrutan anggaran di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebabkan tiga hal, yaitu terlalu gemuknya birokrasi, mismanajemen, dan tekanan politik lokal. Pada saat yang sama, daerah-daerah gagal meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menutup kebutuhan anggarannya. Tak mengherankan, banyak daerah yang berutang kepada pihak ketiga karena keuangan mereka bangkrut. (Cetak.Kompas.com, 29 Maret 2011).

    Read more...

Kolom

Galeri

lampuuk2.jpg
free web site traffic and promotion

Login Form

Google Search

Loading

Matrik Buku I Prioritas Nasional

Prioritas Nasional sebanyak 11 buah yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Contoh lampiran Buku  I Prioritas Nasional dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut.

PRIORITAS 2 PROGRAM AKSI BIDANG PENDIDIKAN
TEMA PRIORITAS Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat.Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan:

  1. menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan
  2. menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.

PENANGGUNGJAWAB Menteri Pendidikan Nasional

BEKERJASAMA DENGAN Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Agama

Substansi Inti 1. AKSES PENDIDIKAN DASAR-MENENGAH
Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar dari 95% di 2009 menjadi 96% di 2014 dan APM pendidikan setingkat SMP dari 73% menjadi 76% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat SMA dari 69% menjadi 85%; Pemantapan/ rasionalisasi implementasi BOS, penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnya 2012 dan penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar.

Prioritas    

Substansi Inti

Kegiatan Prioritas sasaran Indikator Target Indikasi Pagu K/L
2010 2011 2012 2013 2014
PROGRAM AKSI BIDANG PENDIDIKAN  AKSES PENDIDIKAN DASAR-MENENGAH
              

Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD

Tecapainya Keluasan dan Kemerataan Akses
Jenjang SD Bermutu di Semua Kab/Kota
APM Jenjang SD/sederajat
 
95,2% 
 
95,3%   95,7%   95,8%  96,0% 
 
 

Kemen

dikna
dan
Kemenag

Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah

                   
Penjaminan Kepastian Pendidikan SMP/SMPLB Tercapainya Keluasan dan kemerataan Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Jenjang SMP Bermutu di Semua Kab/Kota
 

APM Jenjang SMP/

sederajat
 

74,0% 74,7% 75,4% 75,7% 76,0%  

Kemen

diknas
dan
Kemenag

Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah
Tsanawiyah
                   
Penyediaan dan Penin-gkatan Pendidikan SMK c.  Tercapainya Perluasan dan Pemerataan
Akses Pendidikan Jenjang Menengah Bermutu, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kab/Kota

APKJenjang Menengah

73,0%    76,0% 79,0% 82,0% 85,0%  

Kemen

diknas
dan
Kemenag

Penyediaan dan Penin-gkatan Pendidikan
SMA/SMLB

Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah
dst dst dst dst dst dst dst dst dst dst dst dst

 

 

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Error setting JComment Setelah modul com_jcomments_v2.2.0.2 sukses, maka tinggal...
Kolaborasi Hobi dan Pekerjaan Banyak artikel di internet yang mengulas tentang Hobi dan...
Perbedaan Antara Website, Blog dan CMS Anda mungkinpernah mendengaristilahitu? Website dan Blog ...
Kasus Korupsi Pengadaan pemadam kebakaran di 11 Provinsi. Kasus ini ber...
Setting anti right click Dalam dunia maya, sudah terbiasa terjadi copas mengcopas,...
Perubahan Undang-undang 32 tahun 2004 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) NOMO...
Perubahan kedua Undang-Undang Pemerintahan Daerah (1) UU NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU No...
Perubahan kedua Undang-Undang Pemerintahan Daerah (2) Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, Pasal 27 ayat...
Perubahan kedua Undang-Undang Pemerintahan Daerah (3) Pasal 42 (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang: a...
Perubahan kedua Undang-Undang Pemerintahan Daerah (4) Pasal 59 (1) Peserta pemilihan kepala daerah dan waki...
Perubahan kedua Undang-Undang Pemerintahan Daerah (6) (3a) Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud d...
Perubahan kedua Undang-Undang Pemerintahan Daerah (7) Pasal 64 (1) Dalam hal salah seorang atau pasangan ca...
Perubahan kedua Undang-Undang Pemerintahan Daerah (8) Pasal 115 (1) Setiap orang yang dengan sengaja member...
Perubahan kedua Undang-Undang Pemerintahan Daerah (9) Pasal 235 (1) Pemungutan suara dalam pemilihan gubern...
Perubahan kedua Undang-Undang Pemerintahan Daerah (10) Pasal 42 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan &ldquo...
Perubahan kedua Undang-Undang Pemerintahan Daerah (11) Huruf h Ketentuan ini tidak dimaksudkan harus dengan ...
Perubahan kedua Undang-Undang Pemerintahan Daerah (12) Huruf i, j, k, Cukup jelas. Ayat (5a), Ayat (5b) Cuku...
Strong Political Will and Example of Political Leaders The People’s Action Party (PAP) came into power in ...
Public Service Characteristics & Ethos Corruption by public servants is not to be tolerated at a...
Reduced Opportunities and Incentives for Corruption – Administrative Measures to Increase Transparency and Pred...
Changing the Way Government Does Its Business: Streamlining Operations to Improve Efficiency and Effectiveness. This ...
Enhanced Likelihood of Detection Institutional Capacity and Bureaucratic Independence of A...
Swift and Severe Punishment The high penalties in our laws deter corruption by making...
Strong Public Support The press plays an active role in publishing examples of ...
Pelantikan Gubernur Berikut berita singkat pelantikan Gubernur di Indonesia p...
Berita Pelantikan Gubernur di Sumatera Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar resmi menjabat Gubernur ...
Pelantikan Gubernur di Jawa Fauzi Bowo dan Prijanto dilantik Menteri Dalam Negeri...
Pelantikan Gubernur Bali dan Nusa Tenggara Denpasar, Kompas - Meski ada gugatan, pelantikan Gube...
Pelantikan Gubernur Kalimantan Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH dan Waki...
Pelantikan Gubernur Sulawesi Pelantikan Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang dan...

 

Tanah di Jatisrono dengan Lokasi Strategis dijual tanpa perantara

 
Info nutrisi sehat via mobile phones

Penting bagi Anda dan keluarga tercinta

 

Browse this website in:

SELAMAT DATANG DI BLOG RUSLAN

Requirements

Kegiatan Pengendalian

Gambaru (bukan gambar unik)

Iseng-iseng searching gambaru..eh dapetnya gambar unik, bukan ini yang saya cari. Judul Artikel Japanesse Gambaru yang ditulis oleh © Joseph S. Spence, Sr., pada tanggal 16 agustus 2009 di ezinearticles.com ini kembali ramai dibicarakan orang pasca musibah gempa dan tsunami di Sendai Jepang, Jumat, 11 Maret 2011.

Read more...
Informasi dan komunikasi

Whistle Blower

Whistle blower's System yang dikembangkan oleh KPK, sudah diatur juga bagi aparatur internal masing-masing instansi pemerintah. Perhatikan pada daftar uji PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berikut:

  • Pegawai mengetahui adanya saluran komunikasi informal atau terpisah yang bisa berfungsi apabila jalur informasi normal gagal digunakan.
  • Pegawai mengetahui adanya jaminan tidak akan ada tindakan ‘balas dendam’ (reprisal) jika melaporkan informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan.

Jadi tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya.

Daftar Uji Selengkapnya dapat dilihat pada  link berikut ini.

Pemantauan

Inpres 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

Instruksi Kepada: Menteri Kabinet Indonesi Bersatu II, Sekretaris Kabinet, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota.

Read more...