Lingkungan Pengendalian

COSO IC Integrated Framework

Integrated Framework

Salah satu komponen pertama dari kerangka COSO Internal Control Integrated Framework adalah Pengendalian Lingkungan. Lingkungan Pengendalian dapat diartikan sebagai tone of organization. Pengendalian Lingkungan ini menjadi bagian terpenting dari unsur-unsur yang ada. Untuk download COSO integrated Framework, klik link berikut.

Read more...
Unsur Pengendalian Intern
Penilaian Risiko
  • Identifikasi Risiko atas 'Kebangkrutan Pemda'

    Banda Aceh, Kompas - Kebangkrutan anggaran di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebabkan tiga hal, yaitu terlalu gemuknya birokrasi, mismanajemen, dan tekanan politik lokal. Pada saat yang sama, daerah-daerah gagal meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menutup kebutuhan anggarannya. Tak mengherankan, banyak daerah yang berutang kepada pihak ketiga karena keuangan mereka bangkrut. (Cetak.Kompas.com, 29 Maret 2011).

    Read more...
free web site traffic and promotion

Login Form

Google Search

Loading

Penerapan Balanced Scorecard di Instansi Pemerintah

Ketika mendengar Balance Scorecard (BSC), tentu pikiran tertuju pada empat buah perspektif yaitu, Financial, Customer, Internal Business Process dan Learning and grouwth. Lalu kita menyusun perencanaan stratejik berisi visi, misi, tujuan, sarasan  dengan keempat perspektif tersebut. Kira-kira apa cukup sampai disitu? Kapan dikatakan perencanaan kita sudah baik atau belum?

Untuk menjawab apakah suatu perencanaan sudah cukup memadai atau belum, tentu tergantung jenis organisasinya, namun setidaknya ada beberapa parameter yang mudah dilihat, antara lain alokasi anggaran, kejelasan indikator, cara mengukur dan menilai kinerja dan umpan balik bagi perencanaan  berikutnya.

Konsep BSC dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton yang berawal dari studi tentang pengukuran kinerja di sektor bisnis pada th 1990.BSC  terdiri  dari  dua  kata:  (1)  kartu  skor  (scorecard)  dan  (2) berimbang (balanced). Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor  hasil  kinerja  suatu  organisasi  atau  skor  individu.  Kartu  skor  juga  dapat  digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan.

Balance scorecard  tidak hanya digunakan dalam sistem  pengukuran kinerja melainkan sudah menjadi alat komunikasi dalam manajemen stratejik ,  menjadi perangkat yang mampu menyelaraskan tindakan jangka pendek dengan strategi yang  ditetapkan.

BSC ini lebih menekankan pada pembuatan maupun evaluasi atas strategi. Sebagaimana kita ketahui bahwa menyusun strategi tidaklah mudah. Sebagaimana  Nadief Kaelani memberi statemen-nya tantang strategi ini:

....membuat strategi adalah suatu yang menantang, tetapi jauh lebih penting adalah mendemonstrasikan kemampuan untuk mnegeksekusinya.

altDiawal tahun 2000-an di Indonesia juga sudah mencoba mengimplementasikan BSC ini dalam penyusunan Renstra. Namun terlihat belum maksimal.

Di Tahun 2007 Kementerian keuangan sudah mulai menerapkan BSC dalam pengukuran kinerjanya. Hal ini perlu diimplekmentasikan di seluruh Kementerian Lembaga termasuk Pemerintah daerah, jika ingin membangun Accountability system yang lebih baik lagi.

 

 

Tanah di Jatisrono dengan Lokasi Strategis dijual tanpa perantara

 
Info nutrisi sehat via mobile phones

Penting bagi Anda dan keluarga tercinta

 

Browse this website in:

Related articles

Kegiatan Pengendalian

Gambaru (bukan gambar unik)

Iseng-iseng searching gambaru..eh dapetnya gambar unik, bukan ini yang saya cari. Judul Artikel Japanesse Gambaru yang ditulis oleh © Joseph S. Spence, Sr., pada tanggal 16 agustus 2009 di ezinearticles.com ini kembali ramai dibicarakan orang pasca musibah gempa dan tsunami di Sendai Jepang, Jumat, 11 Maret 2011.

Read more...
Informasi dan komunikasi

Whistle Blower

Whistle blower's System yang dikembangkan oleh KPK, sudah diatur juga bagi aparatur internal masing-masing instansi pemerintah. Perhatikan pada daftar uji PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berikut:

  • Pegawai mengetahui adanya saluran komunikasi informal atau terpisah yang bisa berfungsi apabila jalur informasi normal gagal digunakan.
  • Pegawai mengetahui adanya jaminan tidak akan ada tindakan ‘balas dendam’ (reprisal) jika melaporkan informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan.

Jadi tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya.

Daftar Uji Selengkapnya dapat dilihat pada  link berikut ini.

Pemantauan

Inpres 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

Instruksi Kepada: Menteri Kabinet Indonesi Bersatu II, Sekretaris Kabinet, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota.

Read more...