Lingkungan Pengendalian

Menciptakan dan memelihara lingkungan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk
penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

Read more...
Unsur Pengendalian Intern
Penilaian Risiko
  • Identifikasi Risiko atas 'Kebangkrutan Pemda'

    Banda Aceh, Kompas - Kebangkrutan anggaran di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebabkan tiga hal, yaitu terlalu gemuknya birokrasi, mismanajemen, dan tekanan politik lokal. Pada saat yang sama, daerah-daerah gagal meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menutup kebutuhan anggarannya. Tak mengherankan, banyak daerah yang berutang kepada pihak ketiga karena keuangan mereka bangkrut. (Cetak.Kompas.com, 29 Maret 2011).

    Read more...

Kolom

free web site traffic and promotion

Login Form

Google Search

Loading

Agenda Penyusunan RKP 2012

 

No Kegiatan Waktu Keluaran/sasaran Sasaran
1 Pra Rapat Teknis (Ratek)/Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Kementerian/Lembaga (K/L)

1-23 Januari    2011

                                

Penentuan lokasi dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga dengan mengacu pada sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga Bappenas
2 Penyusunan Awal UPPD* 1-23 Januari 2011 Format UPPD Bappenas
3 Rapim Bappenas Tema dan Prioritas RKP* 2012

                            

21 Januari 2011

Pembahasan Tema RKP 2012 dan isu strategis nasional Bappenas
4 Sidang Kabinet Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional 27 Januari 2011 Penetapan Tema RKP 2012 Sidang Kabinet Bappenas
5 Penyusunan Rancangan Awal RKP 2012 2-28 Februari 2011 Rancangan awal RKP 2012 Bappenas
6 Forum Konsultasi Publik 15 Maret 2011 Usulan isu strategis yang akan dibahas dalam Temu Konsultasi Triwulanan dan Pra Musrenbangnas Bappenas
7 Sidang Kabinet Rancangan RKP dan Pagu Indikatif 2012 23 Maret 2011 Rancangan awal RKP & Pagu Indikatif 2012 Bappenas
8 Finalisasi Rancangan RKP dan
Pagu Indikatif 2012
23-25 Maret 2011 Ranc awal RKP & SEB Pagu Indikatif 2012 Bappenas
9 Temu Konsultasi Triwulanan 30 Maret 2011 •Pembahasan Isu Strategis, Tujuan & Sasaran setiap Wilayah
•Pembahasan Mobilisasi Sumber Daya (Dana Dekon dan TP, Transfer Daerah, Investasi Swasta dan Perbankan)
Sekjen/Roren K/L
Bappeda Provinsi
SKPD Provinsi
Bappenas
10 Rakorbangpus 30 Maret 2011 Penyampaian Rancangan awal RKP 2012 Bappenas
11 Trilateral Meeting Rencana Kerja Kementerian/Lembaga 30 Maret-11 April 2011 Persiapan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Bappenas
12 Rapat Teknis (Ratek)/
Rapat Kerja Teknis Kementerian/Lembaga
30 Maret-11 April 2011 Penajaman lokus Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Rancangan awal Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Sekjen/Roren K/L
Bappeda Provinsi
SKPD Provinsi
Bappenas
13 Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga 30 Maret-11 April 2011 Rancangan Rencana KerjaKementerian/Lembaga

Sekjen/Roren K/L,
 

14 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Provinsi 30 Maret-11 April 2011

 

Pembahasan UPPD

Bappeda Provinsi Bappenas
15 Penyusunan UPPD oleh daerah 30 Maret-11 April 2011 UPPD Bappenas
16 Rancangan Awal Sikronisasi Rencana Kerja K/L & UPPD 11-13 April 2011 Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan UPPD disampaikan dan disinkronkan
 
Sekjen/Roren K/L,
Bappeda Prov,Bappenas
17 Penyusunan Rancangan Interim RKP 2012 11-13 April 2011 RKP 2012 Bappenas
18 Pra Musrenbang Nasional 18-26 April 2011 •Menyepakati Program dan Kegiatan Strategis dalam RKP 2012.
•Kesepakatan Awal Program dan Kegiatan Strategis dalam RKP 2012.

Sekjen/Roren K/L,
Bappeda Prov, Bappenas









 

Planning Control

Fayol defined planning in terms of forecasting future conditions, setting objectives, and developing means to attain objectives. Fayol recognized that effective planning must also take into account unexpected contingencies that might arise and did not advocate rigid and inflexible plans. For effective planning, managers should be skilled in the art of handling people, have considerable energy and a measure of moral courage, have some continuity of tenure, be competent in the specialised requirements of the business, have general business experience and the ability to generate creative ideas.

Struktur Anggaran dalam RKAKL

alt

sumber: Direktorat Sistem Penganggaran DJA


Perlu diketahui bahwa RKA-KL 2011 telah  menggunakan Format Baru RKA-KL yang berbeda dengan RKA-KL yang digunakan pada tahun sebelumnya (anggaran 2010).Struktur atau susunan anggaran belanja pada RKA-KL adalah sbb:

Program Rp 400
  Kegiatan Rp 400
     Output Kegiatan 1 Rp 300
      Komponen Input 1 Rp 150
        Akun Belanja a Rp 125
        Akun Belanja b Rp 25
             
      Komponen Input 2 Rp 150
        Akun Belanja c Rp 100
        Akun Belanja d Rp 50
             
    Output Kegiatan 2 Rp 100
        Akun Belanja Rp 100


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan:

Unit Eselon I melaksanakan 1 (satu) program dan Unit Eselon II/Satker melaksanakan 1 (satu) kegiatan (dalam hal tertentu ketentuan ini tidak berlaku). Yang dimaksud dengan Unit Eselon II adalah Unit Eselon II yang ada pada Satker Kantor Pusat. Contoh: Direktorat......

Setiap kegiatan dapat menghasilkan lebih dari 1 (satu) output kegiatan berupa barang/jasa. Dalam rangka menghasilkan suatu output perlu didukung oleh komponen-komponen input. Komponen ini bisa diartikan sebagai bagian output atau tahapan dalam pelaksanaan kegaiatan dalam rangka pencapaian output. Batasan output adalah cerminan dari tugas-fungsi Eselon II/Satker.

Jadi konteks ‘kegiatan’ pada level Eselon III (Unit Eselon II-nya bukan satker) bukan dapat diartikan sebagai komponen input dari suatu output kegaitan. Dengan kata lain ‘kegiatan’ pada level Eselon III sebagai komponen input tersebut mengacu pada output kegiatan Unit Eselon II mana. Dan ’kegiatan’ tersebut juga merupakan tanggung jawab Eselon III.

Dilihat dari sisi perencanaan anggaran, pengadaan ATK dalam rangka
pencapaian output kegiatan merupakan rincian belanja yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan suatu komponen input. Dan anggaran pengadaan ATK melekat pada masing-masing output kegiatan.

Jika dilihat dari sisi pelaksanaan anggaran, pengadaan ATK dapat saja dikelola oleh Unit Eselon II-nya, bukan pada masing-masing Unit Eselon III.

Dalam hal Program Sarana dan Prasarana Kemenkumham, bisa saja suatu Satker (bisa Unit Eselon I, Unit Eselon II, atau Unit Eselon II) jangan dilihat Unit Eselon-nya mendapat alokasi anggaran untuk Kegiatan Pembangunan/ Pengadaan/Peningkatan Saran dan Prasarana PUSAT atau Kegiatan Pembangunan/ Pengadaan/Peningkatan Saran dan Prasarana KANWIL. Terpusat atau tidak pengadaan sarana dan prasarana merupakan kebijakan internal K/L.

Keterkaitan Kinerja dan Alokasi Anggaran

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumber: Direktorat Sistem Penganggaran DJA


Baca juga Struktur Anggaran dalam RKAKL

Matrik Buku I Prioritas Nasional

Prioritas Nasional sebanyak 11 buah yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Contoh lampiran Buku  I Prioritas Nasional dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut.

Read more: Matrik Buku I Prioritas Nasional

Penyebab Kegagalan Perencanaan Stratejik

 

strategi

Di sektor swasta, kegagalan pancapaian rencana stratejik, akan berakibat pada kelangsungan hidup organisasi tersebut, tapi hal ini tidak sepenuhnya berlaku pada sektor publik. Inilah yang menjadi pembeda bagaimana kedua sektor ini sangat berbeda dalam memahami pentingnya suatu rencana stratejik.
 
Terdapat beberapa hambatan dalam pencapaian suatu rencana stratejik, hambatan  ini bisa terjadi baik disektor swasta maupun publik, antara lain;
 
Hambatan Visi.
Strategi tidak dipahami oleh semua pegawai. Seorang pemimpin dengan Visinya tidak mampu memberikan petunjuk dalam perumusan strategi sampai dengan level terbawah. Ini terkait dengan perumusan Visinya yang tidak dikomunikasikan ke level bawah.
 
Bisa juga karena sang pencetus Visi tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh pegawai-pegawai di level bawah
Kondisi ini diperparah dengan mutasi sang pimpinan yang dikarenakan pensiun, meninggal atau pindah tugas, maka strategi yang belum membumi akan semakin sulit membumi oleh penerusnya yang  merasa tidak ikut dalam perumusan Visi tersebut.

Read more: Penyebab Kegagalan Perencanaan Stratejik

Apa sih Value Proposition itu?

bukan rapat sembarang rapatValue proposition (VP) atau proposisi nilai adalah sebuah value  yang akan disampaikan kepada customers/stakeholders dan sesuatu yang akan dialami oleh customers/stakeholders ketika  menjalin hubungan dengan sebuah perusahaan/organisasi.

Sebuah VP nilai dapat diterapkan pada seluruh organisasi, bagian, atau produk serta  jasanya.

 

Dengan mengetahui proposisi nilai tersebut, seluruh proses bisnis yang dirancang akan lebih jelas, yang ujungnya akan berakhir pada penyampaian VP tersebut.

Read more: Apa sih Value Proposition itu?

 

Tanah di Jatisrono dengan Lokasi Strategis dijual tanpa perantara

 
Info nutrisi sehat via mobile phones

Penting bagi Anda dan keluarga tercinta

 

Browse this website in:

SELAMAT DATANG DI BLOG RUSLAN

Requirements

Related articles

Kegiatan Pengendalian

Gambaru (bukan gambar unik)

Iseng-iseng searching gambaru..eh dapetnya gambar unik, bukan ini yang saya cari. Judul Artikel Japanesse Gambaru yang ditulis oleh © Joseph S. Spence, Sr., pada tanggal 16 agustus 2009 di ezinearticles.com ini kembali ramai dibicarakan orang pasca musibah gempa dan tsunami di Sendai Jepang, Jumat, 11 Maret 2011.

Read more...
Informasi dan komunikasi

Whistle Blower

Whistle blower's System yang dikembangkan oleh KPK, sudah diatur juga bagi aparatur internal masing-masing instansi pemerintah. Perhatikan pada daftar uji PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berikut:

  • Pegawai mengetahui adanya saluran komunikasi informal atau terpisah yang bisa berfungsi apabila jalur informasi normal gagal digunakan.
  • Pegawai mengetahui adanya jaminan tidak akan ada tindakan ‘balas dendam’ (reprisal) jika melaporkan informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan.

Jadi tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya.

Daftar Uji Selengkapnya dapat dilihat pada  link berikut ini.

Pemantauan

Inpres 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

Instruksi Kepada: Menteri Kabinet Indonesi Bersatu II, Sekretaris Kabinet, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota.

Read more...